Kim Jong Un berdiri di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara pada 23 Maret 2026, dan menyampaikan apa yang digambarkan para analis sebagai pengukuhan konstitusional paling eksplisit atas status nuklir negara tersebut dalam beberapa dekade. Ia berjanji untuk "secara permanen" mengukuhkan posisi Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir, menolak segala pertukaran senjata dengan bantuan ekonomi atau jaminan keamanan, dan mengarahkan parlemen untuk mengesahkan anggaran negara 2026 yang mengalokasikan 15,8% dari total pengeluaran untuk pertahanan — dengan rincian anggaran eksplisit untuk penangkalan nuklir dan "kemampuan tempur."
Pidato ini penting bukan hanya karena retorikanya, tetapi juga karena waktunya. Pidato ini disampaikan saat Amerika Serikat tengah terlibat dalam konflik militer aktif dengan Iran, yang menyita bandwidth diplomatik yang mungkin seharusnya difokuskan ke Pyongyang. Kim secara eksplisit mengutip apa yang disebutnya "terorisme negara dan agresi AS" — merujuk pada perang AS-Israel terhadap Iran — sebagai bukti bahwa jaminan keamanan Washington kepada mitra-mitranya tidak dapat diandalkan dan bahwa penangkalan nuklir Korea Utara tidak dapat dinegosiasikan.
Continue reading to see the full article